Polemik Utang Kereta Cepat Whoosh, Hasto Sentil Prioritas Kebutuhan Rakyat

TRENDINGNEWS.ID --- Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali menyoroti polemik terkait utang pembangunan Kereta Cepat Whoosh.

Ia menyebut bahwa sejak awal terdapat pertanyaan mengenai urgensi dan prioritas pembangunan infrastruktur tersebut bagi masyarakat.

Hasto menyampaikan hal ini setelah menghadiri kegiatan di makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur pada Sabtu, 1 November 2025.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa Megawati Soekarnoputri sejak awal sering mempertanyakan apakah proyek ini benar-benar menjadi kebutuhan mendesak rakyat.

BACA JUGA:Kondisi Mengerikan! Dwi Andhika Alami Infeksi Jaringan Lunak Serius: Kaki Bengkak Sebesar Telur!

Hasto mengatakan, "Ya kalau kita lihat, kemarin kami laporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan saya menjadi saksi, bagaimana Ibu Mega berulang kali menyampaikan bahwa apakah rakyat memerlukan kereta api cepat tersebut,".

Ia kemudian menyoroti bahwa masih banyak kebutuhan lain yang justru lebih mendesak untuk dipenuhi.

Beberapa di antaranya adalah penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih merata, pembangunan bendungan untuk mendukung kebutuhan petani, hingga distribusi pupuk ketika musim tanam tiba.

Hasto menegaskan, "Bukankah kebutuhan-kebutuhan rakyat untuk pendidikan, untuk bendungan-bendungan bagi petani, kemudian untuk menyediakan pupuk pada masa tanam, itu jauh lebih penting, termasuk bagi keperluan pendidikan, kemudian juga bagi kepentingan riset membangun daya bangsa kita, apalagi saat itu kita lihat ada beberapa perubahan-perubahan kebijakan yang dimulai dari tidak adanya jaminan negara, kemudian berubah ternyata ada jaminan negara,".

BACA JUGA:Heboh! Nissa Sabyan Diduga Hamil Anak Ayus, Jadi Alasan Sabyan Gambus Tiba-Tiba Hiatus?

Selain soal prioritas anggaran, Hasto juga menyinggung bahwa Megawati pada masa sebelumnya telah memberikan alternatif lain dalam pengembangan transportasi kereta nasional.

Ia menuturkan bahwa Megawati sebenarnya mengusulkan pembangunan jalur rel ganda atau double track sebagai solusi yang lebih realistis dan bermanfaat jangka panjang.

Hasto menyebut, "Proses penguasaan teknologi, termasuk kereta api cepat, akan lebih hebat lagi kalau dikerjakan oleh anak bangsa, termasuk saat itu Ibu Mega mengusulkan daripada kereta api cepat lebih baik untuk membangun double trek kereta api. Termasuk, misalnya di Sumatera itu kan perlu terobosan transportasi publik,".

Lebih jauh, Hasto mengungkapkan bahwa PDIP telah memberikan masukan mengenai paradigma pembangunan transportasi publik hingga tiga kali.

BACA JUGA:ChatGPT Tak Bisa Lagi Dipakai di WhatsApp Mulai Januari 2026, OpenAI Umumkan Penghentian Layanan!

Masukan ini terkait juga dengan kondisi geografis kota Bandung dan kawasan Walini yang perlu perhatian khusus.

Ia menegaskan, "Jadi paradigma transportasi publik bagi kepentingan publik itu jauh lebih dikedepankan, tetapi ketika saat itu Presiden Jokowi mengambil keputusan, ya, tentu itu keputusan dari presiden, tetapi sebagai partai politik kami telah memberikan masukan-masukan bahkan sampai 3 kali berkaitan hal tersebut,".

Hasto juga menambahkan, "Apalagi kita melihat adanya potensi terkait aspek-aspek geologis di kawasan Bandung yang juga harus menjadi perhatian, kemudian perkebunan di Walini, itu kemarin bahkan dijelaskan kepada kepala daerah kita agar membuat program-program yang betul-betul dibutuhkan rakyat dan mengangkat harkat martabat rakyat, khususnya sektor-sektor ekonomi kerakyatan. Itu yang seharusnya menjadi prioritas,".

Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa PDIP menilai prioritas pembangunan harus berpihak pada rakyat dan sektor yang menunjang kesejahteraan langsung.