Wilayah Kekuasaan Ganjar Jadi Provinsi Termiskin, Loyalis Anies Langsung Nyinyir: 'Kok Warga Masih Cinta Banteng?'
Ganjar Pranowo.-Foto: Disway-
JAKARTA, TRENDINGNEWS.ID - Pegiat media sosial sekaligus loyalis Anies Baswedan, Bachrum Achmadi, tak habis pikir dengan power yang dimiliki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jawa Tengah.
Dalam hal ini, Bachrum menyinggung soal sosok bakal calon presiden (capres) yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar Pranowo.
Pasalnya, dia tidak menampik kebesaran nama Ganjar, terlebih sejak dideklarasikan sebagai capres oleh PDIP.
Namun, yang tak kalah membuatnya heran adalah terkait kondisi wilayah kekuasaan Ganjar yang justru masuk dalam kategori provinsi termiskin di Pulau Jawa. Padahal, pemimpin dan partai pengusungnya berasal dari rumah politik besar.
Apalagi, kata dia, Jawa Tengah (Jateng) merupakan wilayah dengan kubu PDIP terbanyak.
Atas hal itu, Bachrum mengaku heran mengapa masih banyak warga Jateng begitu mencintai PDIP.
"Jateng kandang banteng. Gub Jateng kader banteng. Tapi Jateng masuk provinsi termiskin di pulau jawa. Yang bikin awak heran, kenapa warga Jateng sngt mencintai banteng? Pdhl banteng gagal tarik Jateng dr provinsi termiskin di pulau jawa," tulis Bachrum Achmadi, dikutip dari akun Twitter miliknya pada Minggu, 21 Mei 2023.
"Ada yang bisa jelaskan sodara2!," lanjutnya.
Di sisi lain, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli, pernah melontarkan sindiran kepada Ganjar Pranowo lantaran terlalu fokus mempersiapkan diri sebagai capres, alih-alih mengurus Provinsi Jawa Tengah.
Nama Ganjar pun sempat mejeng di trending topic Twitter terkait persoalan tersebut.
Namun, tuduhan Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah termiskin di Pulau Jawa buru-buru dibantah oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Adhi Wiriana. Dia menegaskan bahwa informasi tersebut adalah keliru dan menyesatkan.
Kendati begitu, Adhi tak menyangkal bahwa PDRB per kapita Jateng tahun 2021 adalah Rp38,67 juta per tahun. Namun, bila dirata-rata, jumlah itu sudah melebihi dari upah minimum yang sudah ditentukan oleh Pemprov Jateng.
Ia pun menjelaskan jika tingkat pendapatan suatu daerah tidak linear dengan tingkat kemiskinan sebab PDRB disebut juga dengan pendekatan kesejahteraan semu.
BPS Jateng diketahui memakai "basic needs approach" atau pengeluaran masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok dalam menentukan tingkat kemiskinan suatu daerah.
Sumber:
