JAKARTA, TRENDINGNEWS.ID - Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan bahwa dalam waktu satu tahun, pemerintah telah membayar utang sebesar Rp 1.000 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh JK saat memberikan pidato dalam perayaan hari ulang tahun ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu (20/5).
JK menyampaikan bahwa masalah ekonomi akibat krisis yang terjadi sebelumnya pada tahun 1998, yang menyebabkan kekacauan di berbagai penjuru negara, tidak boleh terulang kembali.
Menurut JK, masalah utang dalam konteks ekonomi Indonesia telah menjadi hal yang mendalam. Ia juga mengakui bahwa utang luar negeri Indonesia cukup besar, seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam kesempatan yang sama.
"Setahun bayar utang lebih Rp 1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," ujar JK, Minggu (21/5).
JK berharap bahwa masalah utang yang semakin membesar saat ini dapat terus diselesaikan agar tidak berdampak pada masalah sosial yang semakin meluas di Indonesia. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi sosial yang buruk di negara ini, terutama dalam hal pemerataan ekonomi.
"Masalah sosial sekarang sudah mulai berbahaya, ibu-ibu (flexing) pakai tas bagus jadi musuh masyarakat, apalagi pakai tas Hermes, bukan dia yang salah suaminya yang ditawan. Ada anak pakai motor besar jadi musuh masyarakat," kata JK.
JK khawatir bahwa jika pemerataan dan keadilan sosial tidak segera terwujud, maka kerusuhan seperti yang terjadi pada Mei 1998 dapat terulang kembali. Ia menekankan bahwa langkah-langkah untuk mencapai keadilan harus dilakukan agar kejadian tersebut dapat dihindari.
Pada kesempatan yang sama, AHY juga mengungkapkan bahwa masyarakat banyak mengeluh mengenai bagaimana anggaran negara yang telah dialokasikan oleh pemerintah untuk proyek pembangunan tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat kecil.
AHY juga mencatat bahwa utang Indonesia terus meningkat menjadi lebih dari Rp 7.800 triliun, meningkat sekitar Rp 5.000 triliun dalam delapan tahun terakhir.
"Bertambah lebih dari Rp 5.000 triliun sejak delapan tahun yang lalu. Jauh di atas keamanan fiskal negara kita," sebut AHY.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2023, utang pemerintah mencapai Rp 7.879,97 triliun, meningkat sebesar Rp 17,39 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp 7.861,68 triliun.
Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 39,17% pada tanggal tersebut, naik dari rasio 29,09% pada bulan Februari 2023.
Pemerintah mengklaim telah melakukan pengelolaan utang dengan baik dan terkendali, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. Batas maksimal rasio utang sebesar 60% dari PDB.