Menkeu Purbaya Belum Terima Usulan Pembangunan Ponpes Pakai APBN, DPR Sebut Rencana Masih Belum Final

TRENDINGNEWS.ID --- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan belum menerima usulan resmi terkait pembangunan pondok pesantren menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Untuk pondok pesantren (dibangun pakai APBN) saya belum terima, saya baru baca di media saja," ucapnya melalui Zoom saat menghadiri Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 Oktober 2025.

Purbaya menjelaskan bahwa hingga kini Kementerian Keuangan belum menerima dokumen ataupun rencana konkret dari pihak mana pun.

"Saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya," tegasnya.

BACA JUGA:Velix Wanggai Pimpin Komite Percepatan Pembangunan Otsus Papua

Wacana penggunaan APBN untuk membangun ponpes muncul setelah tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.

Insiden yang terjadi pada 29 September 2025 itu menewaskan 67 orang dan memunculkan dorongan untuk pembangunan kembali fasilitas tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah mempertimbangkan penggunaan dana APBN untuk membangun ulang gedung ponpes tersebut.

Menurutnya, opsi pembangunan baru lebih efisien dibandingkan renovasi.

BACA JUGA:Tips Sehat: Rahasia Japanese Walking: Jalan Kaki Ala Jepang yang Bikin Lemak Luntur Lebih Cepat dari Jogging

"Kalau soal anggaran, insyaallah cukup, insyaallah. Cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari swasta. Cuma, sementara waktu dari APBN," ujar Dody setelah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Oktober 2025.

Dody menambahkan bahwa selama ini pendanaan pesantren biasanya berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama.

Namun karena kasus di Sidoarjo dianggap darurat, Kementerian PU siap turun tangan.

"Kalau anggaran kan selama ini sebetulnya ponpes itu ada di Kementerian Agama. Cuma kan ini kondisi darurat. Yang di Sidoarjo pasti kita (anggaran PU) yang masuk," tegasnya.