Vaksin Gotong Royong Berbayar Ditunda, Saleh Partaonan: Itu Artinya Pemerintah Mendengar Aspirasi Rakyat
Vaksinasi Covid-19--
Akhirnya vaksin gotong royong rilisan PT Kimia Farma ditunda pelaksanaannya, Anggota Komisi X DPR RI sambut baik|| Ilustrasi by Satgas Covid-19
TRENDINGNEWS.ID - Wacana vaksinasi berbayar telah menimbulkan kontoversi. Pemerintah sendiri sudah menunda rencana pelaksanaan vaksin gotong royong individual berbayar.
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah tersebut.
"Saya mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang menunda pelaksanaan vaksin gotong royong individual berbayar.
Itu artinya, pemerintah mendengar dan menyahuti suara dan aspirasi masyarakat. Apalagi, kegiatan ini sempat menyita perhatian dan tanggapan publik.
BACA JUGA:Bangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, Lapas Kelas IIA Karawang Luncurkan Tiga Inovasi
Saya tentu senang kegiatan ini ditunda. Dengan begitu, pemerintah bisa mengalkulasi lagi untung rugi penerapan vaksin berbayar individual ini,” ucap Saleh dalam siaran persnya, beberapa waktu lalu.
Lebih jauh dari itu, Saleh mengusulkan agar pemerintah membatalkan vaksin gotong royong individual berbayar ini.
Tidak ada salahnya jika Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 direvisi dan dikembalikan kepada semangat awal vaksinasi, yaitu gratis.
Dengan begitu, setiap anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam memperoleh vaksinasi. Masyarakat tentu akan mendukung kebijakan itu.
"Tetapi, saya tetap menyetujui vaksin gotong royong untuk para pekerja. Vaksin gotong royong ini biayanya tidak memberatkan para pekerja karena dibebankan kepada badan hukum/badan usaha/pengusaha.
Format seperti inilah sebetulnya yang dimaksud gotong royong. Ada pihak yang secara sadar dan sukarela membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.
Pihaknya tetap mendesak pemerintah agar mempercepat program vaksinasi nasional. Sebagaimana target yang disampaikan presiden, akhir 2021 ini diharapkan sudah dilaksanakan vaksinasi sebanyak 70 persen jumlah penduduk.
Itu setara dengan 181,5 juta orang. Jika dosis yang diberikan 2 kali, jumlah vaksin yang dibutuhkan adalah 363 juta dosis.
BACA JUGA:'Perang Harga' Swab Test di Bawah HAT, BPKP: Wajar! Biar Masyakarat Punya Banyak Pilihan
"Ini harus segera dikejar. Sebab, suntikan ketiga sudah menanti. Terutama bagi para tenaga kesehatan yang berdiri di barisan terdepan," seru Wakil Ketua MKD ini.
Sumber: berbagai sumber
