Rapat Bahas Peluncuran Satelit, Korut Kecam DK PBB

Rapat Bahas Peluncuran Satelit, Korut Kecam DK PBB

Ilustrasi Peluncuran Satelit--Netral News

JAKARTA. TRENDINGNEWS.ID - Korea Utara (Korut) mengecam atas tindakan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan (DK) PBB dalam rapat membahas peluncuran satelit mata-mata. Korut menilai hal tersebut sebagai "tuntutan perampokan" dari Amerika Serikat. Kantor Berita Resmi Korut, KCNA melaporkan bahwa Korut berjanji akan menolak sanksi-sanksi yang diberikan dan siap mengambil langkah "pertahanan diri".

Pekan lalu, DK PBB didorong oleh Amerika Serikat untuk menggelar rapat membahas Korut yang meluncurkan satelit mata-mata. Namun, saat diluncurkan, pendorong dan muatan satelit tersebit jatuh ke laut.

"Saya sangat tersinggung dengan kritik rutin Dewan Keamanan pada pelaksanaan hak-hak berdaulat kami seperti yang diinginkan Amerika Serikat, dan mengecam dan menolak keras tindakan ini sebagai intervensi urusan dalam negeri kami dengan sangat tidak adil dan berprasangka dan melanggar kedaulatan kami", ungkap Kim Yo Jung dalam pernyataan yang dirilis KCNA, Minggu (4/6).

Dalam pernyataannya, Kim Yo Jong mengungkapkan bahwa peluncuran satelit Korut adalah tindakan yang sah untuk mempertahankan diri mereka dari ancaman yang berasal dari AS dan sekutu-sekutunya. Ia menuduh AS dan sekutu-sekutunya memperburuk situasi melalui latihan militer tahunan mereka.

Kim Yo Jong menyatakan bahwa Korut tidak akan pernah mengakui resolusi sanksi yang diberlakukan oleh PBB, bahkan jika mereka dihadapkan pada banyak hukuman. Dia berkomitmen untuk terus melindungi kedaulatan negaranya, termasuk dengan meluncurkan satelit mata-mata.

Selain itu, KCNA juga mengutip komentar dari seorang pengamat hubungan luar negeri bernama Kim Myong Chol, yang mengkritik resolusi-resolusi yang diadopsi oleh Komite Keamanan Organisasi Maritim Internasional (IMO).

Korut memberitahu IMO tentang jadwal peluncuran satelit mereka, tetapi IMO merespons dengan mengeluarkan resolusi yang keras mengecam peluncuran rudal yang dianggap mengancam keselamatan pelaut dan kapal internasional. Kim Myong Chol juga menuduh bahwa IMO sepenuhnya dipolitisasi oleh sikap anti-Korut yang diambil oleh AS dan sekutu-sekutunya.

Sumber: kcna