Ternyata Ini Ciri KTP yang Langsung Cair Bansos PKH-BPNT Tahap Akhir 2025! Warga Diminta Cek NIK Sekarang Sebelum Terlambat!
Ternyata Ini Ciri KTP yang Langsung Cair Bansos PKH-BPNT Tahap Akhir 2025! Warga Diminta Cek NIK Sekarang Sebelum Terlambat!-Ilustrasi-Istimewa
TRENDINGNEWS.ID --- Makin banyak warga yang mempertanyakan apakah KTP mereka bisa mendapatkan bansos PKH dan BPNT tahap ke-4 pada akhir tahun 2025.
Pentingnya verifikasi data secara mandiri karena hanya NIK yang valid dan terdaftar di sistem resmi yang berpeluang mendapatkan bantuan.
Untuk itu, berikut adalah informasi terbaru mengenai ciri-ciri NIK/KTP yang berhak menerima bansos serta panduan lengkap cara mengecek status penerima.
Program bansos PKH dan BPNT menegaskan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penerima manfaat.
Salah satu ciri utama KTP penerima adalah bahwa NIK harus aktif dan sesuai dengan data Dukcapil, serta harus sejalan dengan alamat domisili yang tercatat di sistem Kemensos.
Selain itu, calon penerima harus termasuk dalam kategori masyarakat miskin atau rentan miskin menurut pendataan DTSEN, dengan prioritas seperti ibu hamil, balita, lansia, atau penyandang disabilitas.
Kemensos juga memastikan bahwa penerima tidak memperoleh bantuan ganda yang sejenis, dengan mencocokkan data agar tidak terjadi tumpang tindih program sosial.
BACA JUGA:6 Motor Listrik Paling Keren dan Jarak Tempuh Gila di 2025: Bikin Semua Orang Pengen Beli!
Syarat lain yang wajib diperhatikan adalah kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), karena ini menjadi salah satu komponen penting agar penerima dapat mencairkan bansos melalui jalur resmi seperti bank Himbara atau kantor pos.
KTP dan KKS yang masih berlaku menjadi poin krusial: jika KKS kadaluarsa atau tidak valid, meskipun NIK terdaftar di DTSEN, potensi pencairan bisa terganggu.
Alamat di KTP juga harus serasi dengan domisili yang tercatat di data Kemensos — ketidaksesuaian alamat bisa membuat penerima batal diverifikasi dalam sistem penyaluran.
Data penerima yang tidak diverifikasi dengan benar, misalnya NIK tidak aktif atau tidak masuk dalam database DTSEN, dapat menyebabkan penolakan meski secara sosial layak mendapatkan bantuan.
- Share:
