Gubernur Protes Pemotongan TKD, Kemenkeu: 'Itu Normal' Tapi Dialog Terbuka Tetap Dibuka

Gelombang protes muncul dari sejumlah kepala daerah setelah pemerintah pusat memutuskan memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD).

Pada Selasa, 7 Oktober 2025, para gubernur dari berbagai provinsi berkunjung ke Gedung Kementerian Keuangan di Jakarta.

Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan keberatan atas kebijakan tersebut.

Para kepala daerah menilai pemotongan TKD akan memperberat beban keuangan daerah, terutama untuk gaji pegawai dan pembangunan infrastruktur.

BACA JUGA:MBG di SDN Depok Viral, SPPG Akui Menu Kurang Menarik tapi Klaim Sesuai AKG

Dalam audiensi tersebut hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama perwakilan dari APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia).

Sebanyak 18 gubernur ikut langsung hadir dalam pertemuan itu termasuk gubernur dari Jawa Tengah dan DIY.

Lima provinsi tak hadir dan delapan lainnya mengutus wakil untuk mewakili kehadiran mereka.

Para gubernur dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, DIY, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat tercatat hadir.

BACA JUGA:Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kluivert Minta Timnas Indonesia Tunjukkan Mental Baja

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bertindak sebagai salah satu juru bicara dalam forum tersebut.

Sherly menyatakan seluruh daerah sepakat menolak kebijakan pemotongan dana yang dinilai sangat besar dan berdampak luas terhadap program pembangunan mereka.

“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20–30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60–70 persen, itu berat,” ujar Sherly seusai pertemuan.

“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” tambahnya.