Gubernur Protes Pemotongan TKD, Kemenkeu: 'Itu Normal' Tapi Dialog Terbuka Tetap Dibuka

BACA JUGA:Peringatan Dini BMKG: Waspadai Banjir Rob di Banten Selama Oktober 2025

Nada kritis juga disampaikan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

Ia menilai pemangkasan anggaran dapat menghambat pemerataan pembangunan di daerah.

Menurutnya, kebijakan tersebut berisiko menunda berbagai program yang sedang berjalan.

“Aceh punya kebutuhan khusus, terutama untuk pembangunan infrastruktur pasca-rekonstruksi. Kalau anggaran dipotong, otomatis banyak program yang akan tertunda,” katanya. 

BACA JUGA:Cair Instan! Game Grand Cube Bikin Saldo DANA Gratis Masuk Dompet Tanpa Ribet Nominal Sampai Rp 50 Ribu Perhari

Tanggapan Menteri Keuangan: “Hal Itu Wajar”

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa keberatan para gubernur tersebut adalah hal yang wajar.

“Kalau semua orang angkanya dipotong, ya pasti semuanya enggak setuju. Itu normal,” ujarnya usai menghadiri audiensi dengan anggota APPSI.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus lebih fokus meningkatkan efektivitas belanja dan pengelolaan fiskal sebelum meminta tambahan dana.

BACA JUGA:Drakor Fantasi Terbaru ‘Genie, Make a Wish’ Sedang Viral! Intip Sinopsis dan Cara Nontonnya Secara Legal!

Menurutnya, keputusan untuk menyesuaikan TKD diambil karena tekanan kondisi fiskal nasional yang sedang ketat.

“Pemerintah pusat tidak mungkin terus menambah beban anggaran tanpa memastikan efektivitas penggunaannya. Banyak daerah yang serapannya rendah dan tidak tepat sasaran. Ini yang harus diperbaiki,” ujar Purbaya.

Ia juga menyinggung tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di beberapa daerah sebagai indikator lemahnya manajemen keuangan lokal. 

“Kalau uangnya banyak tapi tidak dibelanjakan dengan efektif, hasilnya juga tidak akan terasa bagi masyarakat. Kita ingin setiap rupiah yang ditransfer berdampak nyata,” tambahnya.