Menteri Sosial Risma Semprot Instansi Penyaluran Dana BPNT, Mualimin: Marah-marah Sambil Keliling Indonesia bu?

Menteri Sosial Risma Semprot Instansi Penyaluran Dana BPNT, Mualimin: Marah-marah Sambil Keliling Indonesia bu?

Menteri Sosial Risma saat berkunjung ke daerah di Jawa Timur--poskota

 


Menteri Sosial Risma saat berkunjung ke daerah di Jawa Timur||poskota

TRENDINGNEWS.ID - Baru-baru ini Menteri Sosial Tri Rismaharini atau yang disapa Risma, mendapat sentilan dari beberapa politisi dan pengamat politik.

 

Salah satunya pengamat politik Lingkar Wajah Kemanusiaan(LAWAN Institusi) Muhammad Mualimin.

 

Dirinya menilai kemarahan Mensos terlalu berlebihan saat meninjau penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT).

 

Risma menemukan penyaluran BPNT di Kabupaten Jawa Timur tersebut, mengalami kendala.

BACA JUGA:Pemerintah Sediakan Bantuan Baru: Perlinsos, Bagi Warga Rentan Hadapi PPKM

 

Menurut Risma, pencairan dana BPNT tersebut seharusnya diberikan langsung untuk tiga bulan kedepan.

 

Tetapi dirinya melihat bantuan BPNT baru dicairkan dua bulan kedepan saja.

 

Hal ini membuat mantan Walikota Surabaya geram melihat kejadian ini.

 

"Ini baru dua bulan yang diberikan, yang satu bulan ke mana, mestinya dicairkan sekaligus," ungkap Risma.

BACA JUGA:Keluhan Driver Grab: Positif Covid-19, Pas Minta Bantuan ke Pusat Malah Ditolak, Gegara Tidak Pakai Surat ini?

 

Disisi lain Mualimin mengungkapkan, bahwa kemarahan Mensos tidak berguna jika tidak ada perbaikan dari instasi yang menyalurkan BPNT.

 

"Mensos Risma mau marah-marah sambil keliling Indonesia? Masalah mau selesai kapan? Negara ini luas," katanya, dilansir dari Poskota.co.id pada Selasa, 27 Juli 2021.

 

Menurutnya, harusnya Risma membuat sistem yang bisa berjalan dari pusat sampai tingkat desa agar Bansos tidak dikorupsi dan tersalurkan merata.

 

"Harusnya Risma ke Tuban bawa orang KPK, biar birokrat takut jika hendak main main anggaran," ucapnya.

BACA JUGA:PPKM Darurat Diperpanjang, Pemerintah Gelontor Beragam Bantuan Buat Masyarakat, Sudah Dapat?

 

Dia menjelaskan, Risma harus kerjasama dengan KPK dan gandeng penyidik saat kunjungan ke daerah.

 

"Kalau blusukan ke daerah biar ditakuti pejabat setempat, supaya tak ada lagi dana bansos disunat," ujarnya.

Sumber: