Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Didukung PB IDI, tapi ada syaratnya||Instagram @nadiemmakarim
Trendingnews.Id - Rencana Menteri Pendidikan dan Budaya, Riset dan Teknologi segera membuka Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas terus mendapat tanggapan.
Kali ini, Zubairi Djoerban menyatakan mendukung agar PTM bisa dilakukan pada sekolah-sekolah tahun ini, namun memang ada hal yang perlu diperhatikan.
Seperti halnya anjuran Presiden Jokowi terkait PTM terbatas ini, Zubairi juga setuju kalau nantinya sekolah tatap muka dijalankan, harus dengan beberapa persyaratan.
Contohnya, masih kata Zubairi yang juga Ketua Satuan Tugas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), kapasitas maksimal 25 peren itu cukup ideal.
(BACA JUGA:Blak-Blakan, Cornelis Akui Pilih Negara Ketimbang Agama, Saat Ikut TWK: Karena Kita Sebagai Penyelenggara dan Birokrasi)
Selain itu, masuknya dianjurkan hanya 2 kali dalam seminggu, seperti halnya instruksi Presiden Jokowi beberapa hari lalu.
Bahkan ia menyebut, kalau arahan Kepala Negara itu, sudah sangat realistis melihat kondisi saat ini dan itu sebagai jalan tengah.
“Saya memandang, arahan Presiden Jokowi tentang sekolah tatap muka sebagai jalan tengah.
Mulai dari pembatasan jam belajar dan siswanya di dalam kelas, hingga memastikan semua guru sudah divaksinasi. Itu cukup bagus,” kata Zubairi via akun Twitter @ProfesorZubairi, pada Rabu 9 Juni 2021.
(BACA JUGA:Gile! McDonalds Diserbu Abang Ojol Gegara Menu Baru BTS Meal, McD Stasiun Gambir pun Terpaksa Disegel Polisi dan Satpol PP)
Masyarakat boleh-boleh saja skeptis terhadap pelaksanaan PTM ini, namun harus didasari data. "Pasalnya, kebijakan ini belum tentu cocok untuk semua daerah," tambah Zubairi.
“Lalu, apakah kita harus skeptis pada pelaksanaannya nanti? Begini. Skeptis boleh saja. Tapi harus didasari data.
Pasalnya satu kebijakan ini belum tentu cocok untuk semua daerah. Apalagi daerah berstatus zona merah dan yang bed occupancy rate (BOR) tinggi.
+++++
Ada baiknya dipertimbangkan dengan baik untuk buka kembali sekolah-sekolahnya,” lanjut Zubairi mendetailkan.
(BACA JUGA:Terbukti! Tingkat Kepuasan Publik Pada Presiden Jokowi Sangat Tinggi, IndEX Research: Mencapai 80 Persen Lebih)
Kebijakan PTM ini bisa dilaksanakan di daerah zona hijau atau kuning. Namun, kalau dilaksanakan di daerah dengan positivity rate Covid-19 yang tinggi, Zubairi sendiri masih belum yakin.
“Kalau daerah zona hijau dan kuning, saya pikir bisa-bisa saja, meski agak keberatan juga jika melihat positivity rate yang masih tinggi.”
Tapi pastinya, ia pun berharap agar semua guru dipastikan telah divaksinasi Covid-19. “Semoga saja tiap daerah bisa memastikan semua gurunya telah divaksinasi. Kalau perlu, tak hanya guru. Tapi semua staf di sekolah tersebut,” paparnya.
“Prinsipnya, tugas kita adalah melindungi anak-anak kita. Makanya monitor dan evaluasi itu harus berjalan terus.
(BACA JUGA:Salut! Perpanjang SIM di Bekasi, Akan Dapat Vaksin dan Swab Gratis, AKBP Ojo Ruslani: Kami Menerapkan Konsep Drive Thru!)
Jangan baru dibuka, kemudian ditutup lagi karena banyak guru dan murid yang terinfeksi Covid-19.
Lihat klaster sekolah di Pekalongan. Kan malah jadi tidak efektif. Saya amat memahami, betapa kerasnya pemerintah daerah dan perangkat sekolah bekerja untuk mempersiapkan pembukaan kembali sekolah ini,” kata Zubairi.
Selanjutnya, Zubairi pun meminta untuk tetap perketat monitoring dan konsisten menjalankan protokol kesehatan.
“Maka itu, saya hanya bisa berpesan. Tolong perketat monitoring dan konsisten dalam menjalankan protokol,” tutupnya. *