Benny K Harman Kritisi Data Ganda Penerima Bansos Sesuai Laporan Mensos ke KPK||Instagram @bennyharmanID
TRENDINGNEWS - Terkait beredarnya kabar bahwa Mensos Rismaharini melaporkan data penerima bansos ganda ke KPK, mengundang komentar Benny K Harman.
Tak tanggung-tanggung, yang dilaporkan Risma, tercatat ada 21 juta data ganda penerima bansos pada periode sebelum ia menjabat.
Selanjutnya, Mantan Wali Kota Surabaya itu pun meminta kasus ini segera ditindaklanjuti pihak BPK dan KPK.
Seperti disampaikan Risma saat konferensi di gedung KPK, Jumat 30 April 2021, “Kami melaporkan data masuk dalam Stranas KPK yang harus ditindaklanjuti, juga ada temuan BPKP maupun BPK tentang data saat itu.”
(BACA JUGA:Kejam! Lucinta Luna Ngaku Hamil Lagi Bukan Dikasih Selamat, Eh Netizen Malah Kasih Komentar ini?)
Itulah makanya, Benny K Harman yang juga politikus dari partai Demokrat ini lantas menilai, masa pemerintahaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih kejam dari teroris.
“Ini yang dilaporkan Risma ke KPK, 21 juta data ganda penerima Bansos. Jika laporan Risma betul, KPK harus kuat dan tegar. Ini lah kejahatan extra ordinary itu,” kata Benny di unggahan akun Twitternya pada Senin 3 Mei 2021.
Selain itu, dalam cuitannya Benny juga menyebut hal ini terjadi di era Jokowi berkuasa. "Lebih kejam dari teroris. Curi uang rakyat di siang hari bolong,” tambahnya.
+++++
Menurut Benny, kasus dugaan Bansos yang dilaporkan Risma itu tak menutup kemungkinan bakal terhenti di KPK.
(BACA JUGA:Gemas! Ferdinand Hutahaean Sindir Petisi PNS Soal THR dan Gaji ke-13: Saya Gak Percaya yang Bikin Benar-Benar PNS!)
“Ada yang bertanya, apakah penanganan kasus ini di KPK nanti akan mangkrak seperti kasus Mr Cilukba atau akan diusut tuntas dan pelakunya dijebloskan ke bui? Mari kita pantau,” ajaknya.
Meski begitu, Risma sudah menegaskan bahwa data ganda tersebut telah dinonaktifkan. “Perbaikan datanya dan hasilnya seperti sudah saya sampaikan 21,156 juta atau 21,158 juta data itu ganda dan kemudian kami 'tidurkan'," terang Risma.
Selain itu, masih menurut Risma, pihaknya juga meminta daerah-daerah untuk melakukan usulan tambahan untuk bisa ditampung dan diberikan bantuan.
Dari usulan daerah tersebut ada 5 juta warga yang diusulkan menerima bantuan yang rekapannya dari Kemensos. Namun, ada beberapa daerah, di antaranya Papua dan NTT dan sejumlah daerah lain yang kondisi situasional secara aksesibilitas masih sulit.
Selanjutnya, menurut Risma, Kemensos terus-menerus mendata termasuk dari suku-suku yang ada di dalam hutan yang terus disempurnakan sesuai dengan hasil Stranas dari KPK. TN