Purbaya Respons Kritik Soal Data Dana Daerah: Kami Pakai Data Resmi

TRENDINGNEWS.ID --- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen Kemenkeu dalam menggunakan data resmi dalam setiap pembahasan terkait dana transfer ke daerah.

Hal ini disampaikan setelah munculnya kritik dari sejumlah daerah yang menilai data keuangan yang digunakan pemerintah pusat tidak sesuai kondisi di lapangan.

"Ketika saya atau Kemenkeu bicara tentang dana di daerah, banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kemenkeu dengan data yang tidak akurat. Tapi kita selalu berpegang pada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali," kata Purbaya dalam Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 dikutip dari YouTube Kemenkeu.

Purbaya menekankan pentingnya menjaga kredibilitas lembaga melalui ketelitian dalam validasi data.

BACA JUGA:Kondisi Mengerikan! Dwi Andhika Alami Infeksi Jaringan Lunak Serius: Kaki Bengkak Sebesar Telur!

Ia menjelaskan bahwa urusan perimbangan keuangan daerah berada di bawah tanggung jawab Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani.

Ia menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menerapkan proses pengecekan berlapis dalam penggunaan anggaran.

"Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama, cek dobel cek, cek dobel cek, pastikan uang dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran dan pastikan setiap rupiah yang kita berikan atau alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat," tuturnya.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus ditingkatkan agar anggaran yang dialokasikan melalui APBN dapat memberikan dampak nyata.

BACA JUGA:Heboh! Nissa Sabyan Diduga Hamil Anak Ayus, Jadi Alasan Sabyan Gambus Tiba-Tiba Hiatus?

Purbaya menilai masih terdapat sejumlah daerah yang belum optimal dalam pengelolaan anggaran.

Ia mengisyaratkan bahwa Kemenkeu akan memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dalam perencanaan hingga realisasi anggaran.

"Kalau kita beberapa minggu terakhir kan kelihatan ada daerah-daerah yang belum bisa mengelola anggarannya dengan baik, untuk itu ke depan Kemenkeu harus lebih proaktif, mungkin kita akan mengajarkan mereka bagaimana mengelola anggaran dan membelanjakan anggarannya dengan baik. Jadi nanti pak Askolani dan teman-teman ada tugas tambahan lagi kelihatannya," imbuhnya.

Purbaya juga menjelaskan alasannya mendatangi berbagai kementerian dan lembaga sejak dilantik, kunjungan tersebut bertujuan untuk memonitor penyerapan APBN agar berjalan efektif dan tidak mandek di tingkat pelaksana.

BACA JUGA:Mulai Tahun Depan! Pemerintah Akan Salurkan PIP untuk Anak TK, Ini Penjelasan Lengkapnya!

"Ketika saya datang (ke) kementerian-kementerian, untuk menanyakan penyerapan APBN mereka, bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing kementerian, tapi untuk memastikan bahwa uang yang kita alokasikan dipakai semaksimal mungkin dan berdampak semaksimal mungkin juga untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Purbaya.

Pemerintah juga mempertimbangkan pengalihan anggaran K/L yang realisasinya rendah ke program lain yang dianggap lebih prioritas.

K/L diberi batas waktu hingga akhir Oktober 2025 untuk memaksimalkan belanja mereka agar tidak terkena penarikan anggaran.