PPKM Darurat Diperpanjang? Ahmad Sahroni: Pemerintah Harus Perhatikan Ekonomi Masyarakat dan Jangan Bikin Aturan yang Membingungkan
Penyekatan saat PPKM Darurat, ruang gerak masyarakat terbatas--PMJ,
Penyekatan saat PPKM Darurat, ruang gerak masyarakat terbatas||PMJ,
TRENDINGNEWS.ID - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang masih dibutuhkan untuk menekan laju kasus Covid-19, Ahmad Sahroni menilai pemerintah mesti memperhatikan ekonomi masyarakat yang terdampak dengan kebijakan tersebut.
“Saya melihatnya memang PPKM Darurat penting demi menahan laju penularan Covid-19, karena memang kasusnya hingga saat ini masih meningkat,” papar Sahroni dalam rilis yang dilansir dari laman resmi DPR RI.
Tanggapan tersebut atas rencana pemerintah yang merencanakan membuka opsi untuk perpanjangan masa waktu PPKM Darurat hingga 6 pekan.
Namun menurut Sahroni, pemerintah juga harus betul-betul memastikan warga terpenuhi kebutuhan ekonominya, terutama yang bekerja di sektor informal dan tidak bisa makan kalau tidak keluar rumah.
Dalam pernyataannya Ia mengatakan, pemenuhan kebutuhan ekonomi perlu benar-benar jadi perhatian pemerintah khususnya dalam penyaluran bantuan di daerah.
“Kita lihat akhir-akhir ini bwakianyak pemberitaan bahwa penjual kaki lima maupun UMKM, mereka benar-benar kehilangan mata pencahariannya.
Efek seperti ini yang harus diantisipasi pemerintah karena kalau kebijakannya diperpanjang, ekonomi rakyat juga akan makin terpuruk,” ujarnya.
Sahroni juga meminta agar pemerintah tidak memunculkan aturan yang membingungkan, karena sangat berpotensi menyebabkan munculnya gesekan di masyarakat.
BACA JUGA:Ramalan Zodiak Jumat 16 Juli 2021, Keuangan dan Karier Bintang ini 'Parah Banget'
Sahroni mencontohkan aturan tersebut seperti perkantoran buka, atau tentang rumah ibadah tadinya tidak boleh dan sekarang jadi boleh.
“Menurut saya perlu diantisipasi sosialisasinya bagaimana agar masyarakat tidak bingung dan ujung-ujungnya menyebabkan gesekan di lapangan,” ungkap Sahroni.
Sekali lagi Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ini menilai kebijakan PPKM Darurat memang masih dibutuhkan untuk menekan laju kasus Covid-19, tapi ya itu pemerintah harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terdampak dengan kebijakan tersebut.
Dia mengatakan, penyaluran bantuan untuk perpanjangan PPKM Darurat diperlukan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap ekonomi warga terdampak.
Sumber: dpr ri
