“Jumlahnya ada banyak, ribuan kali. Saya juga minta kepada mereka untuk mengumpulkan bukti-bukti, karena mereka juga membayar PBB.
Ada juga yang tinggal di sini sejak 1935 sepuluh tahun sebelum Indonesia Merdeka,” beber Fadli lebih lanjut.
Alhasil, Fadli pun berharap agar pemerintah bisa segera menyelesaikan persoalan ini karena saat ini sudah ada program sertifikasi lahan.
“Berikanlah hak mereka, jangan ada sebuah keistimewaan bagi korporasi. Kita bukan anti investasi, tapi kan warga juga memiliki hak,” urai Fadli.
Sejak ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengaku sudah banyak menerima aduan dari para warga terkait permasalahan sengketa lahan Bogor.
Ia menyebut bahwa mayoritas petani selalu menjadi korban dari permasalahan sengketa lahan ini.
“Waktu saya masih wakil ketua, setiap minggu saya selalu menerima tumpukan aspirasi sengketa lahan, korbannya banyak petani,” imbuh Fadli.
“Saat ini petani kita penguasaan lahannya di bawah 0,2 persen, sementara pak Jokowi mengajak dan mengimbau masyarakat untuk mau jadi petani, petani muda tapi tanahnya di mana kalau banyak tanah dikuasai korporasi,” tukasnya.