Meski tekanan dari kepala daerah meningkat, Kemenkeu menegaskan bahwa pemangkasan TKD untuk 2026 belum final.
Purbaya menyebut bahwa pemerintah pusat tetap membuka pintu dialog dengan APPSI agar pemangkasan dilakukan secara proporsional dan tidak merugikan pelayanan publik.
Isu ini muncul menjelang pembahasan RAPBN 2026, ketika pusat berusaha menata anggaran agar program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan kesejahteraan ASN tetap berjalan tanpa mengguncang stabilitas fiskal.
Menurut Purbaya, protes gubernur adalah bagian dari dinamika demokrasi fiskal yang sehat.
Meski demikian, ia mengingatkan agar semangat kritik disertai peningkatan kinerja dalam belanja daerah.
“Kritik boleh, tapi kinerja juga harus ikut naik,” tegasnya sebagai penutup pernyataan.